Esai Karhutla Sumsel

 

KETIKA RUMAH KAMI (SUMSEL) BERUBAH MENJADI LAUTAN ASAP

Sebuah esai reflektif dari sudut pandang penghuni hutan, rawa, dan lahan gambut Sumatera Selatan, di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Penulis: Yoel Hendrawan
Direktur Wahana Bumi Hijau; Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan; Koordinator Divisi Pengkaderan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sumatera Selatan.

---

Kami hidup di tanah yang perlahan kehilangan rumahnya

Kami tidak pernah meminta dilahirkan di bawah langit Sumatera Selatan yang perlahan berubah warna oleh asap. Kami tidak pernah memilih untuk hidup di antara rimbunnya hutan, rawa-rawa yang menyimpan air, hamparan gambut yang lembap, dan pepohonan yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Namun, di sinilah kami dilahirkan. Di Bumi Sriwijaya, tanah yang bagi manusia mungkin hanya terlihat sebagai hamparan lahan, kawasan konsesi, perkebunan, atau angka-angka dalam laporan pembangunan.

Bagi kami dan ribuan makhluk bernapas lainnya, Sumatera Selatan bukan sekadar wilayah di peta. Ini adalah seluruh dunia kami. Tempat kami mencari makan, berlindung, berkembang biak, dan menjalani kehidupan tanpa pernah meminta apa-apa dari manusia.

Kami hidup mengikuti siklus hujan, merasakan perubahan musim, dan bergantung pada air yang mengalir di sungai, menggenangi rawa, serta tersimpan di dalam tanah.

Namun, sekarang rumah itu semakin sering berubah menjadi ruang penyiksaan.

Api datang. Asap mengepung. Air menghilang. Tanah mengering. Sesuatu yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kami perlahan-lahan berubah menjadi ancaman yang mematikan.

Ketika manusia sibuk berdebat di ruang berpendingin udara tentang regulasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan angka kerugian triliunan rupiah, kami merasakan semua akibatnya secara langsung. Kami menghirup asap yang sama, berlari di antara kobaran api yang sama, dan kehilangan rumah yang tidak pernah bisa kami bangun kembali hanya dengan uang.

Bagi manusia, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mungkin menjadi berita musiman. Bagi kami, ini adalah pertaruhan hidup dan mati.

 

Ketika tanah yang basah dipaksa menjadi kering

Jauh sebelum asap memenuhi langit, hutan dan rawa Sumatera Selatan memiliki caranya sendiri untuk menjaga kehidupan.

Di kawasan rawa dan gambut, air bukan sekadar genangan. Air adalah pelindung. Tanah yang menyimpan kelembapan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menopang tumbuhan, menyediakan habitat bagi satwa, dan mengurangi kerentanan terhadap kebakaran ketika musim kering datang.

Namun, bentang alam yang rumit dan saling terhubung itu perlahan berubah ketika manusia membuka lahan, membangun saluran drainase, memperluas perkebunan, menebang pepohonan, dan mengubah kawasan alami menjadi ruang produksi.

Di Sumatera Selatan, persoalan ini menjadi sangat penting terutama di kawasan yang memiliki bentang rawa dan gambut, seperti sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin.

Kami tidak tahu kapan tepatnya manusia mulai menganggap bahwa semua lahan harus ditaklukkan, semua pohon harus memiliki harga, dan semua ruang yang belum dibangun harus dianggap sebagai peluang ekonomi.

Yang kami tahu, setiap kali air di tanah kami berkurang, risiko itu semakin dekat.

Gambut yang mengering menjadi lebih rentan terbakar. Ketika api masuk ke lapisan organik yang kering, kebakaran dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit ditemukan maupun dipadamkan. Dari atas, manusia mungkin hanya melihat asap tipis. Namun, di bawah kaki mereka, bara bisa terus membara, merusak akar dan menyebar tanpa terlihat jelas.

Manusia sering mengira bahwa memadamkan api berarti menyelesaikan kebakaran. Padahal, selama tanah tetap kering, sumber bara masih ada, dan kondisi cuaca mendukung, api dapat muncul kembali.

Bagi kami, kerusakan itu bukan sekadar persoalan pohon yang tumbang. Ini tentang hilangnya kemampuan rumah kami untuk melindungi kehidupan.

 

 Ketika Sumatera Selatan kembali diselimuti kecemasan

Kami ingin manusia melihat apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, bukan hanya mengingat karhutla ketika asap sudah masuk ke rumah-rumah dan membuat mata terasa perih.

Pada awal Oktober 2026, pemberitaan mencatat kebakaran yang masih ditangani di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, termasuk OKI, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang.

Di Palembang, kawasan Kertapati dan Talang Jambe juga menjadi bagian dari rangkaian kejadian yang mendapat perhatian. Pada 7 Oktober 2026, pemerintah provinsi bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup meninjau penanganan karhutla di Talang Jambe.

Pada 11 Oktober, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati OKI bermalam di posko penanganan karhutla di Desa Jungkal 2, Kecamatan Pampangan, untuk memantau penanganan kebakaran.

Semua itu menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan masa lalu. Ancaman tersebut masih nyata, penanganannya masih berlangsung, dan pencegahannya masih membutuhkan perhatian serius.

Bagi manusia, semua itu mungkin hanya rangkaian berita yang muncul di layar telepon, grup percakapan, atau linimasa media sosial. Dibagikan hari ini, dibicarakan beberapa jam, lalu tenggelam oleh berita lain.

Namun, bagi kami, setiap berita tentang api adalah kabar tentang kemungkinan kehilangan.

Bayangkan jika rumah kalian terbakar, tetapi kalian tidak memiliki tangan untuk menyelamatkan barang-barang, tidak memiliki kendaraan untuk mengungsi, dan tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Bayangkan jika jalan pulang kalian berubah menjadi dinding api, sumber air mengering, dan udara yang kalian hirup justru menjadi ancaman bagi kehidupan.

Begitulah dunia yang kami hadapi ketika kebakaran merambat ke habitat kami.

Kami tidak bisa menghubungi petugas pemadam. Kami tidak bisa menulis pengaduan. Kami tidak bisa meminta ganti rugi atas hilangnya sarang, tempat berkembang biak, dan sumber makanan.

Kami hanya bisa berlari, bersembunyi, atau diam menunggu nasib.

 

 22.690 hotspot dalam wilayah izin perusahaan: angka yang tidak boleh diabaikan

Kami ingin manusia berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan temuan WALHI Sumatera Selatan.

Berdasarkan infografik analisis spasial WALHI Sumsel menggunakan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, sepanjang 1 September sampai 2 Oktober 2026 terdapat 22.690 titik hotspot yang teridentifikasi berada di dalam wilayah izin perusahaan.

Dalam analisis tersebut, WALHI Sumsel merinci:

• 10.411 hotspot berada pada wilayah izin PBPH/HTI yang tersebar di 18 konsesi perusahaan.
• 12.279 hotspot berada pada wilayah izin perkebunan yang tersebar di 63 konsesi perusahaan.

Angka-angka ini bukan tuduhan yang boleh dijatuhkan begitu saja. Hotspot merupakan indikasi panas yang terdeteksi melalui sistem pemantauan, bukan bukti otomatis bahwa suatu lokasi telah mengalami kebakaran terverifikasi, apalagi bukti bahwa perusahaan tertentu sengaja melakukan pembakaran.

Namun, temuan tersebut tetap penting.

Keberadaan puluhan ribu titik panas dalam wilayah perizinan perusahaan harus menjadi dasar bagi pemeriksaan lebih lanjut. Data spasial perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan, riwayat kebakaran, tutupan lahan, karakteristik gambut, dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang berlaku.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana pengawasan terhadap wilayah-wilayah tersebut dijalankan? Bagaimana kesiapsiagaan pemegang izin ketika titik panas terdeteksi? Apakah sarana pencegahan dan pemadaman tersedia dan berfungsi? Apakah ada pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti?

Jika manusia memberikan izin untuk mengelola lahan, tanggung jawab terhadap keselamatan lingkungan tidak boleh berhenti pada batas dokumen perizinan.

Perusahaan tidak dapat dinilai hanya dari berapa banyak produksi yang dihasilkan atau berapa besar keuntungan yang diperoleh. Pengelolaan lahan juga harus dinilai dari bagaimana risiko kebakaran dikendalikan, bagaimana lingkungan dilindungi, dan bagaimana kewajiban hukum dilaksanakan.

Hutan bukan sekadar ruang yang bisa dimasukkan ke dalam batas-batas konsesi. Di dalamnya ada kehidupan yang tidak pernah menandatangani perjanjian dengan siapa pun.

 

 16.685 hotspot di Kesatuan Hidrologis Gambut

Persoalan menjadi semakin serius ketika temuan tersebut dibaca bersama infografik kedua WALHI Sumatera Selatan mengenai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Dalam analisis spasial tersebut, WALHI Sumsel mencatat 16.685 hotspot di wilayah KHG Sumatera Selatan, dengan rincian:

• 11.845 hotspot atau 70,99 persen berada pada kategori Kubah Gambut.
• 4.840 hotspot atau 29,01 persen berada pada kategori Non-Kubah Gambut.

Temuan ini membawa perhatian kita pada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar api di permukaan tanah: keberlangsungan fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Gambut bukan tanah biasa. Ia terbentuk dari akumulasi bahan organik selama waktu yang sangat panjang. Dalam kondisi alami yang basah, gambut menyimpan air dan menjadi bagian penting dari sistem tata air bentang alam.

Kubah gambut memiliki fungsi ekologis penting dalam penyimpanan air dan pemeliharaan keseimbangan hidrologis. Karena itu, perlindungan kubah gambut harus menjadi bagian penting dari strategi pengurangan risiko kebakaran.

Ketika fungsi hidrologis gambut terganggu, misalnya akibat pengeringan, pembangunan saluran drainase, atau perubahan penggunaan lahan, sebagian kawasan dapat menjadi lebih rentan terbakar ketika musim kering tiba.

Saat gambut mengering, api bukan hanya mengancam vegetasi yang terlihat di permukaan. Kebakaran dapat merambat ke lapisan organik di bawah tanah, menghasilkan asap berkepanjangan, dan menimbulkan persoalan pemadaman yang jauh lebih rumit.

Bayangkan: tanah yang selama ribuan tahun menjadi tempat penyimpanan air justru berubah menjadi bahan bakar.

Dan ketika itu terjadi, bukan hanya pohon yang terancam. Seluruh kehidupan yang bergantung pada air, kelembapan, dan kestabilan habitat ikut menghadapi ancaman.

Temuan WALHI ini harus dibaca sebagai peringatan ekologis yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Angka hotspot pada kategori Kubah Gambut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh titik tersebut merupakan kebakaran terverifikasi atau bahwa kerusakan hidrologis telah terjadi di setiap lokasi. Namun, persebarannya memberikan alasan kuat untuk memprioritaskan verifikasi lapangan dan perlindungan kawasan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting.

Jika kawasan yang seharusnya dijaga fungsi hidrologisnya terus menghadapi ancaman panas dan kebakaran, pendekatan pengelolaan yang hanya berorientasi pada pemadaman tidak akan cukup.

Yang perlu dipulihkan bukan hanya vegetasi yang terbakar, melainkan juga kondisi ekologis yang memungkinkan gambut tetap basah dan tahan terhadap kebakaran.

 

Asap tidak mengenal batas wilayah

Ada satu hal yang seharusnya dipahami manusia: api mungkin bermula di satu lokasi, tetapi dampaknya tidak berhenti di sana.

Asap dapat terbawa angin menuju desa, kota, sekolah, pasar, dan permukiman yang jauh dari titik kebakaran. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Pada saat yang sama, satwa liar kehilangan habitat, tumbuhan mengalami kerusakan, dan keseimbangan ekosistem ikut terganggu.

Pada Oktober 2026, pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa meskipun titik panas dan titik api telah berkurang, sisa asap masih dirasakan masyarakat dan kualitas udara tetap perlu diperhatikan.

Artinya, berkurangnya titik api tidak otomatis membuat persoalan selesai.

Api yang padam belum tentu berarti udara langsung bersih. Asap yang menipis belum tentu menandakan seluruh bara di dalam tanah sudah mati. Langit yang kembali cerah pun belum tentu berarti hutan yang terbakar telah pulih.

Sementara itu, di balik semua angka tersebut, ada kehidupan yang tidak masuk dalam laporan kesehatan manusia.

Ada burung yang kehilangan tempat bersarang. Ada reptil dan mamalia kecil yang kehilangan tempat berlindung. Ada serangga yang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Ada benih yang mati sebelum sempat tumbuh, dan ada tumbuhan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali membentuk habitat yang layak.

Tidak semua kematian terlihat. Tidak semua kehilangan bisa dihitung.

Hutan bisa terlihat hijau kembali dari kejauhan, tetapi kehidupan yang pernah mengisinya belum tentu kembali seperti semula.

 

 Angka-angka berbicara, tetapi tidak menceritakan semuanya

Kami tahu manusia membutuhkan angka untuk memahami besarnya persoalan. Karena itu, kami tidak meminta manusia berhenti menghitung. Kami hanya berharap manusia tidak berhenti pada hitungan.

Data yang dipublikasikan pada 2026 mencatat bahwa luas karhutla di Sumatera Selatan sepanjang 2025 mencapai sekitar 5.939,8 hektare, berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan.

Pada Oktober 2026, pemberitaan juga mencatat penyelidikan terhadap 128 tempat kejadian perkara terkait karhutla oleh Polda Sumatera Selatan. Angka tersebut merupakan jumlah lokasi perkara yang diselidiki, bukan jumlah orang atau perusahaan yang telah terbukti bersalah.

Data tahunan, catatan penyelidikan, dan analisis spasial hotspot mengukur hal-hal yang berbeda. Karena itu, semuanya perlu dibaca secara cermat, bukan dicampuradukkan menjadi satu kesimpulan.

Namun, secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa karhutla tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengawasan, pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Kami menghargai petugas yang masuk ke lahan terbakar, menembus asap, dan bekerja dalam kondisi yang membahayakan keselamatan mereka. Kami tahu ada orang-orang yang berjuang menyelamatkan hutan dan masyarakat dari bencana ini.

Tetapi kami juga ingin bertanya kepada manusia yang memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana tanah ini digunakan.

Mengapa pencegahan sering terasa begitu sulit, sementara dampak kebakaran terus berulang? Mengapa lahan yang rentan terbakar tidak selalu mendapatkan perlindungan yang memadai sebelum musim kering tiba? Bagaimana memastikan bahwa setiap pemegang izin memenuhi kewajibannya? Dan bagaimana menjamin bahwa pihak yang terbukti melakukan pelanggaran benar-benar bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan alasan untuk menyalahkan semua pihak secara membabi buta. Penyebab setiap kebakaran perlu diselidiki, bukti harus diperiksa, dan tanggung jawab harus ditetapkan berdasarkan fakta.

Namun, ketidakpastian mengenai penyebab satu kebakaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang lebih besar: pengelolaan lahan, kondisi hidrologi, kesiapsiagaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan.

Bagi kami, yang terpenting bukan siapa yang paling pandai memberikan pernyataan setelah bencana. Yang terpenting adalah apakah manusia benar-benar belajar sebelum api berikutnya datang.

 

 Kami bukan penghuni yang bisa dipindahkan begitu saja

Ketika hutan terbakar dan lahan dibuka, manusia mungkin berpikir bahwa satwa yang tersisa akan berpindah ke tempat lain.

Namun, ke mana kami harus pergi jika tempat lain juga mengalami kerusakan?

Habitat bukanlah barang yang bisa dimasukkan ke dalam tas. Kami tidak dapat membawa serta pohon-pohon yang selama ini menjadi tempat berlindung. Kami tidak bisa memindahkan sumber air, menyelamatkan seluruh rantai makanan, atau menciptakan kembali tanah yang terbentuk selama ribuan tahun.

Ketika ruang hidup menyempit, satwa dapat terdorong mendekati permukiman manusia untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Pertemuan yang berbahaya pun dapat terjadi, baik bagi manusia maupun bagi satwa itu sendiri.

Pada akhirnya, kami bisa dianggap sebagai pengganggu di kebun, ancaman bagi ternak, atau hewan liar yang harus disingkirkan. Padahal, terkadang manusialah yang terlebih dahulu mengubah ruang hidup yang selama ini menjadi tempat kami bertahan.

Kami tidak mengatakan bahwa manusia tidak boleh memanfaatkan tanah. Manusia juga membutuhkan tempat tinggal, pangan, pekerjaan, dan penghidupan. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan lahan gambut pun memiliki kebutuhan yang nyata.

Namun, pembangunan seharusnya tidak memaksa kita memilih antara kehidupan manusia dan keberlangsungan alam.

Kita membutuhkan cara mengelola lahan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, melindungi kawasan penting, mencegah kebakaran, serta memberikan pilihan penghidupan yang layak bagi masyarakat.

Sebab ketika ekosistem rusak, masyarakat setempat juga menanggung akibatnya. Mereka menghadapi asap, kehilangan sumber penghasilan, gangguan aktivitas, dan ancaman terhadap kesehatan.

Krisis lingkungan bukan pertarungan antara manusia dan alam. Ini adalah persoalan tentang bagaimana manusia hidup bersama alam tanpa menghancurkan fondasi kehidupannya sendiri.

 

 Memadamkan api tidak cukup: akar persoalan harus diselesaikan

Manusia telah memiliki teknologi untuk mendeteksi titik panas, memantau cuaca, memetakan kawasan rawan kebakaran, dan mengerahkan pemadaman dari darat maupun udara.

Semua itu penting. Dalam keadaan darurat, setiap menit dapat menentukan apakah api berhasil dikendalikan atau justru meluas.

Tetapi kami ingin manusia memahami perbedaan antara memadamkan kebakaran dan mengurangi kemungkinan kebakaran terjadi lagi.

Pemadaman menyelamatkan keadaan hari ini. Pencegahan menentukan seberapa besar risiko yang harus dihadapi esok hari.

Pencegahan berarti menjaga agar lahan gambut tetap basah sesuai kondisi ekologisnya, memulihkan tata air yang rusak, mengawasi pembukaan lahan, memastikan kesiapan petugas dan masyarakat, serta menindak pelanggaran berdasarkan bukti.

Pencegahan juga berarti memastikan bahwa perusahaan dan pemegang izin menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran menjadi sorotan publik.

Temuan 22.690 hotspot di wilayah izin perusahaan dan 16.685 hotspot di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut, sebagaimana tercantum dalam analisis spasial WALHI Sumsel, semestinya mendorong evaluasi yang serius terhadap pengawasan dan pengelolaan kawasan rawan kebakaran.

Pemerintah perlu memastikan bahwa data tersebut diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Pemegang izin harus menjalankan kewajibannya. Penegak hukum harus menyelidiki dugaan pelanggaran secara profesional. Masyarakat sipil perlu memperoleh ruang untuk melakukan pemantauan independen dan menyampaikan temuan secara terbuka.

Ketika musim hujan datang, jangan terburu-buru menganggap persoalan sudah selesai. Ketika titik panas berkurang, jangan langsung menganggap seluruh kawasan telah aman. Dan ketika berita tentang karhutla menghilang dari linimasa, jangan biarkan perhatian terhadap lingkungan ikut menghilang.

Keberhasilan sesungguhnya bukan hanya tentang berapa hektare api yang berhasil dipadamkan. Keberhasilan juga harus diukur dari berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah, berapa luas habitat yang tetap utuh, seberapa baik kualitas udara terlindungi, dan seberapa konsisten kerusakan lingkungan dipulihkan.

 

 Apa yang sebenarnya kami minta?

Kami tidak meminta manusia menghentikan seluruh pembangunan. Kami tidak meminta masyarakat kehilangan mata pencaharian. Kami juga tidak meminta petugas bekerja tanpa henti sampai mengorbankan keselamatan mereka.

Yang kami minta jauh lebih mendasar.

Jangan jadikan api sebagai jalan pintas untuk membuka lahan. Lindungi kawasan hutan, rawa, dan gambut yang masih tersisa. Pulihkan tata air di wilayah yang rusak. Pastikan perusahaan dan pemilik lahan menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran. Libatkan masyarakat lokal dalam pengawasan, pemulihan, dan pengambilan keputusan.

Berikan perhatian yang sama besarnya kepada pencegahan sebagaimana perhatian yang diberikan kepada pemadaman.

Dengarkan pula suara masyarakat yang hidup di sekitar wilayah rawan kebakaran. Mereka sering kali menjadi orang pertama yang melihat asap, mengenali perubahan lingkungan, dan merasakan dampak bencana. Pengetahuan mereka seharusnya menjadi bagian penting dari upaya perlindungan alam.

Dorong keterbukaan data perizinan, hasil pemantauan hotspot, kejadian kebakaran terverifikasi, serta tindak lanjut pengawasan. Pastikan pemulihan lingkungan tidak berhenti pada penanaman kembali pohon, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi hidrologis gambut dan perlindungan habitat.

Dan ketika ada pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar kewajiban perlindungan lingkungan, tegakkan hukum secara adil, konsisten, dan transparan.

Jangan biarkan tanggung jawab menguap bersama asap.

 

Kami masih ingin melihat Sumatera Selatan yang hijau

Kami masih ingin percaya bahwa suatu hari nanti, Sumatera Selatan tidak lagi identik dengan kecemasan setiap kali musim kemarau tiba.

Kami ingin melihat rawa-rawa yang kembali menyimpan air, pepohonan yang tumbuh tanpa dihantui kobaran api, dan burung-burung yang bisa kembali bersarang tanpa harus melarikan diri dari asap.

Kami ingin masyarakat Palembang dan daerah-daerah lainnya bisa menghirup udara dengan tenang, anak-anak bisa bermain tanpa ancaman kabut asap, dan petani tidak perlu khawatir bahwa lahan tempat mereka mencari nafkah akan terbakar.

Kami ingin petugas pemadam pulang dengan selamat karena api berhasil dicegah sebelum meluas. Kami ingin para pengambil kebijakan tidak hanya hadir ketika bencana menjadi sorotan, tetapi juga ketika pekerjaan pencegahan tidak menghasilkan berita yang menarik perhatian.

Kami ingin manusia mengerti bahwa menjaga hutan bukan berarti mengabaikan kebutuhan manusia. Justru dengan menjaga hutan, rawa, sungai, dan gambut, manusia sedang melindungi sumber kehidupan mereka sendiri.

Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang tidak hanya berharga bagi manusia hari ini, tetapi juga bagi generasi yang belum lahir. Kekayaan itu tidak semestinya dinilai hanya dari apa yang bisa diambil, melainkan juga dari apa yang mampu kita jaga agar tetap hidup.

Kami tidak punya suara dalam pemilu. Kami tidak bisa hadir dalam rapat-rapat pemerintahan. Kami tidak bisa mengajukan keberatan terhadap keputusan yang mengubah rumah kami menjadi lahan terbakar.

Namun, keberadaan kami seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi manusia untuk berpikir ulang.

Sebab kami juga bagian dari kehidupan di tanah ini.

Ketika suatu hari nanti hutan terakhir terbakar, rawa terakhir mengering, dan satwa terakhir kehilangan tempat berlindung, manusia mungkin baru menyadari bahwa yang hilang bukan sekadar pepohonan atau lahan kosong.

Yang hilang adalah bagian dari dunia yang membuat kehidupan mereka sendiri tetap mungkin.

Sampai hari itu benar-benar berubah, kami akan terus bertahan di antara sisa-sisa pepohonan, di tepian rawa yang mulai mengering, dan di tanah yang masih menyimpan harapan akan datangnya hujan.

Kami akan menunggu tanah kembali basah. Menunggu udara kembali bersih. Menunggu suara kehidupan kembali terdengar di antara pepohonan.

Karena bagi manusia, karhutla mungkin adalah berita, kebijakan publik, angka anggaran, dan perdebatan yang datang setiap musim kemarau.

Namun, bagi kami, karhutla adalah pertaruhan antara masih memiliki rumah untuk ditinggali esok hari atau lenyap tanpa pernah sempat menceritakan bagaimana rasanya kehilangan seluruh dunia.

Dan bagi Sumatera Selatan, pertanyaannya sekarang bukan sekadar seberapa cepat kita bisa memadamkan api.

Pertanyaannya adalah: apakah kita akan terus membiarkan rumah ini terbakar, atau akhirnya benar-benar belajar untuk menjaganya?

---

 LEMBAR FAKTA

Karhutla dan tekanan terhadap ekosistem Sumatera Selatan

Periode data dan konteks: 2025–Oktober 2026. Angka hotspot berikut mengacu pada infografik analisis spasial WALHI Sumsel yang menggunakan data SIPONGI Kementerian Kehutanan untuk periode 1 September–2 Oktober 2026.

1. Temuan analisis spasial WALHI Sumsel

 

22.690 hotspot dalam wilayah izin perusahaan

Periode analisis: 1 September–2 Oktober 2026.

Kategori perizinan		Jumlah hotspot	Sebaran konsesi
PBPH/HTI	10.411		18 konsesi perusahaan
Perkebunan	12.279		63 konsesi perusahaan
Total	22.690		81 konsesi pada kedua kategori

Sumber: Infografik analisis spasial WALHI Sumatera Selatan, berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan.

 

16.685 hotspot dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Kategori gambut	Jumlah hotspot	Persentase
Kubah Gambut	11.845	70,99%
Non-Kubah Gambut	4.840	29,01%
Total	16.685	100%

Sumber: Infografik analisis spasial WALHI Sumatera Selatan mengenai KHG Sumatera Selatan.

Catatan interpretasi: Angka 22.690 dan 16.685 berasal dari analisis spasial dengan cakupan dan kategori berbeda. Keduanya tidak boleh dijumlahkan sebagai total hotspot unik tanpa pemeriksaan tumpang tindih spasial. Hotspot juga bukan ukuran langsung luas lahan terbakar dan bukan bukti otomatis adanya pembakaran yang disengaja atau pelanggaran hukum.

 

 2. Data karhutla dan penanganan pada 2025–2026

Indikator	Data atau informasi	Sumber yang dirujuk
Luas karhutla Sumsel sepanjang 2025	Sekitar 5.939,8 hektare	ANTARA Sumatera Selatan, Januari 2026; data SIPONGI
Wilayah dalam laporan penanganan awal Oktober 2026	OKI, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Palembang	detikSumbagsel, Oktober 2026
Penyelidikan karhutla	128 tempat kejadian perkara dilaporkan sedang diselidiki	ANTARA Sumatera Selatan, Oktober 2026
Kondisi asap dan kualitas udara	Sisa asap masih dirasakan meskipun titik panas dan titik api dilaporkan berkurang	Pemberitaan pemerintah daerah, Oktober 2026

Catatan: Angka 128 merujuk pada tempat kejadian perkara yang diselidiki, bukan jumlah pelaku yang terbukti bersalah. Informasi kondisi asap tidak menggantikan pemeriksaan angka ISPU terkini untuk setiap lokasi.

3. Wilayah yang perlu mendapat perhatian

• Ogan Komering Ilir (OKI): Kawasan dengan bentang rawa dan gambut serta lokasi penanganan karhutla yang menjadi perhatian pada Oktober 2026.
• Banyuasin: Wilayah yang memiliki kawasan rawa dan gambut serta termasuk wilayah penanganan karhutla dalam pemberitaan Oktober 2026.
• Musi Banyuasin: Wilayah yang menghadapi persoalan karhutla dan membutuhkan pengawasan serta pencegahan berkelanjutan.
• Palembang: Dampak asap dan kejadian kebakaran di sekitar kawasan perkotaan menjadi perhatian bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
• Muara Enim dan Ogan Ilir: Termasuk wilayah yang disebut dalam laporan penanganan karhutla pada awal Oktober 2026.

4. Fakta ekologis penting

1. Gambut yang mengering lebih rentan terbakar. Pengeringan mengurangi kelembapan dan meningkatkan kerentanan bahan organik terhadap api.
2. Kebakaran gambut dapat menjalar di bawah permukaan. Bara yang tersembunyi menyulitkan pemantauan dan pemadaman.
3. Kubah gambut memiliki fungsi hidrologis penting. Perlindungannya perlu menjadi bagian dari strategi menjaga tata air dan mengurangi risiko kebakaran.
4. Asap dapat berdampak lintas wilayah. Arah angin dan kondisi atmosfer menentukan persebaran asap.
5. Hotspot memerlukan verifikasi. Deteksi panas perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan untuk memastikan kejadian dan penyebab kebakaran.
6. Pencegahan harus berjalan bersama pemadaman. Perlindungan gambut, pengawasan perizinan, kesiapsiagaan masyarakat, penegakan hukum, dan pemulihan habitat perlu dilakukan secara konsisten.

 

5. Agenda tindak lanjut yang direkomendasikan

• Verifikasi lapangan terhadap hotspot yang teridentifikasi di wilayah izin perusahaan dan kawasan KHG.
• Publikasi data tindak lanjut pengawasan, penanganan kebakaran, dan hasil pemeriksaan secara transparan.
• Evaluasi pelaksanaan kewajiban pencegahan karhutla oleh pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku.
• Perlindungan dan pemulihan fungsi hidrologis gambut, termasuk pengelolaan tata air yang sesuai dengan karakteristik ekosistem.
• Penguatan pemantauan independen dan partisipasi masyarakat lokal.
• Penegakan hukum yang konsisten berdasarkan bukti, dengan membedakan indikasi hotspot, kejadian kebakaran terverifikasi, dan pelanggaran yang terbukti.

 

6. Rujukan dan dokumentasi

• WALHI Sumatera Selatan, infografik 22.690 Hotspot Berada dalam Izin Perusahaan, periode analisis 1 September–2 Oktober 2026.
• WALHI Sumatera Selatan, infografik 16.685 Hotspot Berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), periode analisis 1 September–2 Oktober 2026.
• SIPONGI Kementerian Kehutanan, data pemantauan hotspot dan karhutla.
• ANTARA Sumatera Selatan, pemberitaan luas karhutla 2025 dan penanganan karhutla pada Oktober 2026.
• detikSumbagsel, pemberitaan penanganan karhutla Sumatera Selatan pada Oktober 2026.
• Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, informasi penanganan karhutla di wilayah Sumsel.